Akhirnya Ojek Online Berpayung Hukum, Driver Harus Tertib

Fri Mar 22 2019 18:08:46 GMT+0700 (WIB), by Habibie Umara
Akhirnya Ojek Online Berpayung Hukum, Driver Harus Tertib

(source: lampost.co)

 

Hi Viral People, belum lama ini Kementerian Perhubungan telah menerbitkan aturan yang mengatur ojek online. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

 

Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 diterbitkan pada 11 Maret 2019, terdiri dari 21 pasal dan delapan bab. Terdapat beberapa poin utama yang ada di peraturan tersebut, yaitu tentang keselamatan, keamanan, kenyamanan, keteraturan, keterjangkauan, suspend, dan biaya jasa.

 

Kini, pengemudi ojek online tidak boleh lagi berpakaian seenaknya, seperti harus memakai celana panjang, tidak boleh memakai celana pendek, dan juga harus memakai sepatu.

 

Dalam aspek keselamatan, pengemudi tidak boleh membawa lebih dari satu penumpang. Atribut yang harus dikenakan dan barang yang harus dibawa adalah jaket beserta identitas, memakai celana panjang, memakai sepatu, memakai sarung tangan, membawa jas hujan, dan menggunakan helm berstandar SNI.

 

Untuk aspek kenyamanan, mitra pengemudi harus memakai pakaian yang sopan, bersih, dan rapih. mitra pengemudi juga harus berprilaku ramah dan sopan serta dilarang merokok saat mengantar penumpang.

 

Nah, untuk aspek keamanannya, identitas mitra pengemudi dan sepeda motor harus sama dengan yang tertera di aplikasi juga pihak aplikator harus melengkapi fitur tombol darurat di aplikasinya.

 

Masih terdapat kendala yang harus diatasi, yaitu penyesuaian tarif masih terus difinalisasi karena belum mencapai titik temu antara pemerintah, aplikator, dan mitra pengemudi. Meski belum final, masalah tarif nantiny akan selalu dievaluasi setiap tiga bulan.

 

Menteri Perhubungan, Budi Karya, menyebutkan besaran tarif yang diusulkan oleh mitra pengemudi adalah Rp 3.000/km, dikhawatirkan akan memberatkan pengguna. Budi Karya mengusulkan Rp 2.400/km, namun sampai sekarang tarif untuk ojek online masih proses finalisasi.

 

Ketentuan lainnya adalah mengenai aspek keteraturan. Disebutkan dalam pasal 8 bahwa “Pengemudi harus berhenti, parker, menaikkan, dan menurunkan penumpang di tempat yang aman dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas sesuai dengan yang diatur perundang-undangan”.

 

Selain itu, pihak aplikator juga diminta untuk mendirikan shelter untuk mitra pengemudinya. Hal ini dilakukan supaya ojek online tidak mangkal sembarangan yang menyebabkan kemacetan.


Share Your Comments



Contact Us

Ola.id